Minggu, 24 Februari 2013

Sistem Penetapan Nilai Pabean

dipo-imex.blogspot.com-Sistem_Penetapan_Nilai_Pabean
DASAR HUKUM DASAR HUKUM
. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 15 dan 16
. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 690/KMK.05/1999 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP14/BC/1997 tentang Bentuk dan Tatacara Pengisian DNP.
. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP21/BC/1997 tentang Persetujuan Pemberitahuan Nilai Pabean sebelum Pengajuan PIB.
. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-11/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean.
SISTEM PENETAPAN NILAI PABEAN
. Sistem Penetapan nilai pabean terdiri dari 6 metode, Yaitu :
1. Metode I
Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai Transaksi (transaction value) barang impor yang bersangkutan.
Nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya tertentu sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yaitu :
a) Biaya yang dibayar oleh pembeli (importir) yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya/seharusnya dibayar, berupa :
- Komisi dan Jasa perantara, kecuali komisi pembelian;
- Biaya pengemasan, dan
- Biaya pengepakan.
b) Nilai bantuan (Assist), yaitu nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli (importir) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang diturunkan untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang bersangkutan.
c) Royalti dan biaya lisensi
d) Proceeds
e) Biaya transportasi
f) Biaya pemuatan, dan
g) Biaya Asuransi

Biaya-biaya tersebut diatas harus berdasarkan data yang obyektif dan terukur.

Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean jika dalam penelitian menemukan adanya:
a. beberapa persyaratan atau pertimbangan tertentu yang mengakibatkan nilai barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak dapat ditentukan.
b. proceeds (bagian dari hasil/pendapatan) kepada eksportir atas transaksi jual beli barang impor tersebut yang tidak dapat dihitung.
c. hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga;dan/atau
d. pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, kecuali pembatasan yang ; diberlakukan oleh Undang-undang atau pihak-pihak yang berwenang di Daerah Pabean membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut; atau tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.

2. Metode II
Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean dengan tanggal pengeksporan yang sama atau sekitar tanggal pengeksporan barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
Nilai transaksi barang identik yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) harus telah ditetapkan sebagai nilai pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Barang identik adalah barang yang sama yang sama dalam segala hal, meliputi karakter fisik, mutu dan reputasinya, serta :
- diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
- diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama, dalam hal tidak terdapat barang identik yang diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama.

3. Metode III
Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean dengan tanggal pengeksporan yang sama atau sekitar tanggal pengeksporan barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
Nilai transaksi barang serupa yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), harus telah ditetapkan sebagai nilai pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

= Barang Serupa adalah barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal, tetapi setidaknya memiliki karakter fisik dan komponen material yang sama, sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta :
- diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama
- diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama, dalam hal tidak terdapat barang serupa yang diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama.

4. Metode IV
Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi, yaitu penetapan nilai Pabean berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan barang impor bersangkutan/barang identik/barang serupa di pasaran dalam Daerah Pabean dengan kondisi sebagaimana saat diimpor, dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul setelah barang tiba di pelabuhan tujuan di Daerah Pabean.

5. Metode V
Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode komputasi, yaitu penetapan nilai pabean dengan menjumlahkan sejumlah unsur biaya sebagai berikut :
- Biaya atau harga bahan baku;
- Keuntungan dan pengeluaran umum;
- Biaya pembongkaran dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan tujuan di Daerah Pabean,
- Biaya asuransi
- Biaya lainnya yang ditanggung oleh pembeli (importir) yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar berupa komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian, biaya pengemasan dan pengepakan serta nilai bantuan (assist).

6. Metode VI
Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean yang digunakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point 1,2,3,4,5 secara fleksibel.
Metode-metode diatas dipergunakan sesuai dengan hierarki penggunaannya, misalnya jika nilai pabean tidak dapat ditetapkan dengan menggunakan metode pertama maka digunakanlah metode kedua. Jika metode kedua tidak dapat digunakan maka digunakanlah metode ketiga, demikian seterusnya.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN IMPORTIR
Agar dapat menentukan metode mana yang akan digunakan untuk menetapkan nilai pabean, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Mempelajari segala ketentuan tentang nilai pabean berupa keputusan Menteri, Dirjen dan surat edaran Dirjen.
2. Apakah barang impor berasal dari suatu transaksi jual-beli ?
3. Apakah dalam transaksi tersebut terdapat :
a. Pembayaran yang belum dimasukkan pada harga yagn tercantum dalam invoice. Jika ada, maka harus ditambahkan pada harga yang tercantum dalam invoce agar diperoleh harga yang sebenarnya/seharusnya dibayar.
b. Biaya-biaya tertentu yang harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya/seharusnya dibayar, yaitu :
- Biaya yang dibayar atau ditanggung importir, baik berupa komisi (kecuali komisi pembelian) dan/atau biaya pengemasan dan/atau pengepakan;
- Assist;
- Royalti dan biaya lisensi;
- Bagian dari hasil atau pendapatan (proceeds);
- Biaya tranportasi;
- Biaya pemuatan;
- Biaya Asuransi. Jika biaya-biaya diatas belum termasuk pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar maka biaya-biaya tersebut harus ditambahkan. Importir harus dapat memperhitungkan terlebih dahulu besarnya proceeds yang akan dikirimkan kepada eksportir dan menambahkannya pada harga yang seharusnya atau sebenarnya dibayar, sehinga diperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, jika importir tidak dapat memperkirakan besarnya proceeds tersebut sehingga nilai transaksi tidak dapat diperhitungkan secara tepat, maka nilai pabean tidak dapat dihitung berdasarkan metode I.
c. Biaya-biaya yang timbul setelah barang diimpor :
- Biaya konstruksi, pengembangan, perakitan, pemeliharaan atau bantuan tehnik yang dilaksanakan setelah pengimporan barang;
- Biaya transportasi;
- Bea masuk dan pajak-pajak. Jika terdapat biaya-biaya diatas, importir perlu mengurangi harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dengan biaya-biaya itu.
d. Kondisi-kondisi yang mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean.
4. Jika barang impor bukan merupakan barang yang berasal dari suatu transaksi jual beli atau importir tidak membeli barang impor yang bersangkutan, sehingga nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan metode I maka nilai pabean ditetapkan dengan berdasarkan metode II (berdasarkan nilai transaksi barang identik). Demikian juga jika nilai pabean tetap tidak dapat ditetapkan maka digunakan metode III (berdasarkan nilai transaksi barang serupa). Penggunaan metode dilaksanakan sesuai hierarki penggunaan dari metode 1 sampai dengan metode 6.

INFORMASI NILAI PABEAN (INP) & DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP) PERSETUJUAN NILAI PABEAN SEBELUM PENGAJUAN PIB
. Informasi Nilai Pabean adalah dokumen yang berisi pemberitahuan untuk menyerahkan DNP dan dokumen pelengkap pabean.
. INP diterbitkan oleh PFPD II (hijau/merah) jika hasil pengujian kewajaran nilai pabean atas dasar professional judgement menunjukkan nilai pabean yang diberitahukan diragukan kebenarannya.
. Deklarasi Nilai Pabean adalah dokumen yang dibuat oleh importir/kuasanya yang berisi pernyataan tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang yang diimpornya.
. DNP diserahkan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal INP. Jika tidak maka nilai pabean dapat ditetapkan tidak berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.
. DNP diisi dan diserahkan kepada Pejabat DJBC jika nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB diragukan kebenarannya sebagai nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. DNP yang memuat fakta-fakta berkaitan dengan transaksi jual-beli barang impor beserta dokumen transaksi/importasi lainnya digunakan oleh Pejabat DJBC untuk menetapkan dan menghitung nilai pabean.
. Persetujuan nilai pabean sebelum PIB diajukan (advance customs value acceptance) adalah persetujuan yang diberikan terhadap cara penghitungan nilai pabean barang impor berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan, sebelum importir membuat dan menyerahkan PIB ke kantor pabean.
. Persetujuan tersebut diberikan kepada importir jika pengimporan barang dilakukan beberapa kali, dengan kondisi pada setiap pengimporan sebagai berikut :
a. Jenis barang yang diimpor sama
b. Persyaratan transaksi jual beli sama
c. Nilai transaksi untuk persatuan barang sama, dan;
d. Penjual/eksportir sama.
. Importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal up. Direktur Teknis Kepabeanan sebelum PIB diajukan, serta dilampiri dengan dokumendokumen yang berkaitan dengan transaksi jual-beli dan pengimporan barang yang bersangkutan, antara lain :
a. Dokumen negosiasi;
b. Dokumen konfirmasi/purchase order;
c. Sales contract;
d. L/C;
e. Invoice;
f. Dokumen, keterangan, perjanjian pembayaran tentang biaya-biaya yang perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;
g. B/L atau AWB;
h. Asuransi.
. Jika permohonan disetujui, maka importir akan diberikan Nomor Persetujuan Pemberitahuan Nilai Pabean yang harus dicantumkan dalam setiap PIB barang impor yang bersangkutan.

KEBERATAN & BANDING
Keberatan atas penetapan nilai pabean oleh Kantor Pabean, diajukan oleh pemberitahu/importir secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan nilai pabean dengan menyerahkan jaminan sebesar bea masuk yang harus dibayar.
Jika pemberitahu/importir merasa keberatan atas keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap permohonan keberatan yang diajukannya, pemberitahu/importir dapat mengajukan banding secara tertullis kepada Lembaga Banding yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Push 2 Check W3 Directory - the World Wide Web Directory Backlink checker to dipo-imex.blogspot.com
Back2Top
Creative Commons License